Jelaskan bahwa sistem check and balances dalam penyelenggaraab negara bisa terjadi antara presiden dan dewan perwakilan rakyat (DPR)

Checks and balances antara Presiden dan DPR adalah dalam bentuk tugas dan wewenang masing-masing terhadap satu sama lain. Misalnya dalam membentuk APBN harus bersama-sama dengan Presiden, demikian juga dalam membuat undang-udang. Atau ketika Presiden hendak menetapkan Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial maka harus mendapat persetujuan dari DPR. Intinya tidak ada satu pihak yang bisa mengambil keputusan tanpa pertimbangan/persetujuan satu atau lebih pihak lain
-semoga membantu-